Standar Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

Lingkungan adalah kesatuan sumber daya dan ekosistem alam, segala sesuatu yang ada di sekitar dan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan daur hidup. Menjaga lingkungan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas daur hidup dan ekosistem. Lingkungan mencakup perilaku manusia, sumber daya, energi, ruang dan benda-benda sekitar.

Menjaga kualitas lingkungan adalah kewajiban seluruh makhluk hidup, terutama manusia yang menjadikan lingkungan sebagai sarana aktivitasnya dan memberikan pengaruh kepada lingkungan dalam aktivitasnya seperti memanfaatkan lingkungan, mencemari lingkungan, dll. 

Dalam aktivitas bisnis di Indonesia terdapat beberapa sektor yang perlu memperhatikan, melindungi dan mengelola lingkungan hidup untuk mencapai kelangsungan  hidup yang berkelanjutan. Seperti sektor pertambangan, perminyakan, konstruksi dan industri kimia dan dasar. Sektor tersebut berhubungan erat dengan lingkungan, karena kegiatan atau aktivitas bisnisnya mempunyai dampak yang signifikan untuk lingkungan, seperti penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3), penggundulan hutan, erosi, kontaminasi dan perubahan profil  tanah, peningkatan kebisingan atau emisi karbon yang dihasilkan. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan hidup manusia.

Dasar Hukum dan Standar Pengelolaan lingkungan hidup

Untuk mengantisipasi kerugian lingkungan, pemerintah telah menetapkan peraturan untuk mengelola dan melindungi lingkungan. Berikut adalah beberapa peraturan tentang pengelolaan lingkungan di Indonesia.

1. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021)
2. Daftar Usaha yang Wajib AMDAL, UKL-UPL, atau Surat Persyaratan Kesanggupan dan Pemantauan LH (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2021)
3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009) 
4. Baku Mutu Udara Ambien (Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 – Lampiran VII)
5. Standar Baku Mutu Lingkungan – Air Sungai dan Danau (Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 – Lampiran VI)
6. Baku Mutu Air Laut (Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 – Lampiran VIII)
7. Pengelolaan bahan Berbahaya dan Beracun (Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001)
8. Penentuan Tanah sebagai Tanah Terkontaminasi (Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 – Lampiran XIII)

ISO 14001 diadopsi di indonesia oleh badan standarisasi nasional (BSN) untuk membantu perusahaan mengembangkan praktik manajemen lingkungan yang berkelanjutan dan efektif. Dalam ISO 14001 terdapat 4 fase siklus lingkungan hidup terus menerus yaitu perencanaan, implementasi, pemeriksaan dan peningkatan atau siklus yang biasa dikenal dengan istilah PDCA.

Perusahaan indonesia yang mengadopsi SNI ISO 14001 diharapkan akan mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan lingkungan, membantu menghindari masalah dan risiko yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan mempertahankan keterlibatan perusahaan dalam melindungi serta melestarikan lingkungan mereka.